uu notaris. Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya masih banyak yang melakukan pelanggaran, oleh karena itu badan MKN dan MPN diberikan kewenangan untuk melakukan perbaikan yang lebih baik dengan cara melakukan pembinaan agar terciptanya Notaris yang profesional, akan tetapi dua lembaga ini secara normatif dalam peraturan. uu notaris

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel berjudul Kedudukan Hukum PPJB dalam Proses Jual Beli Tanah yang pertama kali dipublikasikan pada 26 April 2021 dan dimutakhirkan pertama kali pada Senin, 7 Februari 2022. 13. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; b. Isi Sumpah Jabatan Notaris; d. 2. Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 mengatur penegak hukum tidak bisa serta merta melakukan pemanggilan kepada notaris terutama yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Notaris Pengganti Khusus adalah seorang yang diangkat sebagai Notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan Undang-Undang ini tidak. Implikasi terhadap tindakan notaris yang tidakKode Etik Notaris 2023 : Kewajiban, Larangan, Pengecualian & Sanksi. (lihat pasal 17 huruf g UU Notaris), tapi Notaris tidak dapat merangkap jabatan sebagai advokat (lihat pasal 3 huruf g jo. Fungsi dan Tugas Notaris. 2016. NOTARIUS, Volume 14 Nomor 2 (2021) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702 897 terhadap akta yang dibuatnya. Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Habib Adjie, Hukum Notariat di Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. Secara hukum, notaris diatur dalam UU No. UU Nomor 30 Tahun 2004. ; Indonesia, Undang-Undang Tentang. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan UU No. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU No. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) adalah peraturan hukum yang mengatur tentang syarat, tugas, hak, dan tanggung jawab seorang notaris. Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris menyebutkan “Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan. cit. menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: [1. 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan,. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Pasal 20 ayat (2), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (3). com - Dua warga dari Tangerang, Banten dan Dumai, Riau mengajukan permohonan uji formil dan materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris Latifah Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia. , M. Mulai dari. U. Perlindungan hukum Notaris juga berdasarkan akta yang dibuatnya. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di satu sisi, notaris wajib memegang rahasia jabatan, seperti disebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No. Undang-undang (UU) NO. Notaris dipisahkan dari jabatan sekretaris Collage Van Schepenen, yaitu dengan dikeluarkan instruksi untuk para Notaris pada tanggal 16 Juni 1625. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU 30/2004) sebagaimana telah diubah dengan Undang. 19. Pengumuman Penundaan Pelaksanaan Ujian Kode Etik Oktober 2020. Adalah Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) selaku pemohon yang menguji UU No. Peraturan sanksi ini tertuang dalam undang-undang dasar hukum Kode Etik Notaris pasal 6. AD INI Hasil Kongres Luar Biasa INI di Bandung tgl 27 Januari 2005. 000. UU ini men-jadi harapan kembali bagi Notaris dalam mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan jabatannya. Yang benar: Dalam UU Nomor 2 Tahun. id. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. Ulasan Lengkap. ABSTRAK PERATURAN. Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus. 2 tahun 2014. Pembetulan dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang. Dasar Hukum Permenkumham 19 tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. 2014. Kemudahan ini berlaku untuk badan hukum baru yang dibentuk pemerintah lewat UU Cipta Kerja, yaitu perseroan perorangan dengan tanggung jawab terbatas (sole proprietorship with limited liability). bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bagaimana notaris ikut serta membantu melegalisir ktp tanpa tanpa adanya penunjukan ktp asli yang bersngkutan sedangkan ktp yang dilegalisir tersebut palsu yg digunakan dalam persyaratan pembuatan ajb tanah pekarangan selain melaggar pasal2 dalam undang-undang jabatan notaris untuk itu mohon saran dan petunjuk kepada. UU tentang Jabatan Notaris menjadi sorotan karena merupakan salah satu produk legislasi yang paling singkat pembahasannya. UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang tanggungjawab notaris . v. Selain UU 2/2014 dan perubahannya, notaris juga terikat dengan Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib. PASAL 1 angka 1 Notaris adalah pejabat umum Notaris adalah pejabat umum. (Adjie,2007:40). 30 Tahun 2004, tarif jasa berdasarkan nilai ekonomisnya adalah sebagai berikut: Transaksi hingga Rp100 juta. Jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun. Pihak Notaris sendiri, yang berwenang untuk membuat akta-akta notaril yang bersifat otentik, sejak tanggal 6 Oktober 2004 dengan diundangkannya UU No. PPAT. 9 yang terhormat dan mempunyai integritas tinggi serta kualifikasi tersendiri, oleh karena itu notaris dalam bertingkah laku dalam menjalankan profeisnya tidak sekedar diatur/dibatasi oleh norma hukum yang berlaku, tetapi juga harus patuh. Notaris memiliki tanggungjawab dalam menjamin bahwa, akta yang dibuatnya adalah benar. 2 tahun 2014 tentang Jabat Notaris Untuk Memenuhi Tugas Materi Kuliah Politik Hukum DISUSUN OLEH: Nurfadillah (124217005) PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN UNIVERSITAS SURABAYA 2017 Judul: Politik Hukum Pasal 3 huruf (f) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Jabatan Notaris tentang Masa Magang Calon Notaris Penulis: Nurfadillah S. TEMPO. Notaris. undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) alinea IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan. PENGAWASAN NOTARIS. (Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris, 2005) Sehingga seorang notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya dituntut bertindak jujur dan adil bagi semua pihak, tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta. UU No. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran Prof Romli Atmasasmita, mengatakan over kriminalisasi artinya tindak pidana ditetapkan melalui. Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya masih banyak yang melakukan pelanggaran, oleh karena itu badan MKN dan MPN diberikan kewenangan untuk melakukan perbaikan yang lebih baik dengan cara melakukan pembinaan agar terciptanya Notaris yang profesional, akan tetapi dua lembaga ini secara normatif dalam peraturan. Meski Sudah Menikah, Usia 18 Tahun Diperlakukan. Dalam pelaksanaan e-RUPS tersebut dalam praktek ternyata masih menimbulkan permasalahan atau perdebatan dalam penyelenggaraannya, terutama apabila dikaitkan dengan ketentuan yang diatur Pasal 1 angka 7 UU Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa “Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan. . Aparat Penegak Hukum Kini Tak Bisa Asal Periksa Notaris. H. 146. 4, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 64. Tugas Notaris. pasal 17 huruf e UU Notaris). Dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris adalah pejabat umum yang bertugas m embuat akta asli mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Melansir momsmoney. Kemudian menjawab pertanyaan Anda tentang keabsahan tanda tangan elektronik notaris, perlu diperjelas dulu kedudukan notaris yang Anda tanyakan. UU No. Perlu dipahami bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf b UU 2/2014, dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Pejabat yang Menetapkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. a. Sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta autentik dan kewenangan lain yang diatur UU sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 1 UU No. , Ps. 14 14 BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2004, LN No. Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Notaris. kemenkumham. Irisan kewenangan inilah yang sempat menimbulkan ‘hubungan panas’ antara Kementerian Hukum dan HAM dengan BPN. Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. Perubahan. Pada dasarnya Notaris dan PPAT merupakan profesi hukum yang berbeda tetapi dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 30/2004 tentang Jabatan Notaris (“UU 30/2004”) sebagaimana diubah dengan UU No/2/2014. Sebelum berlakunya UU No. Sejak berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris yang baru ini, melahirkan perkembangan hukum yang berkaitan langsung. Meski aturan tersebut terlihat mengurangi kerja notaris, namun Aulia menilai ada nilai ekonomis di balik aturan tersebut. Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN, dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik bahkan sanksi pidana. Kode Etik bagi profesi Notaris sangat diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat oleh karena hal tersebut, Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya organisasi protesi yang diakui kebenarannya sesuai dengan UU Jabatan Notaris No. Undang-Undang No. Dalam pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa:Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) pada Pasal 43, berbunyi: (1) Akta dibuat dalam bahasa Indonesia. 2014. adjar. admin. Peran notaris. Dasar hukumnya adalah Pasal 833 KUHPerdata. 5893, LL SETNEG : 14 HLM. a. Perubahan atas Undan g-Undang No. Dari sisi kewenangannya, notaris berwenang untuk membuat akta autentik dan mempunyai. Selain itu, undang-undang ini juga mewajibkan notaris membacakan akta di hadapan penghadap dan dua saksi sebelum ditandatangani. Ralat Paragraf 3, tertulis: Dalam UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, diatur bahwa sebelum melaksanakan jabatannya, pasca pengambilan sumpah jabatan, notaris harus menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta stempel jabatan kepada instansi-instansi terkait. 21 Universitas Indonesia 1. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaristugas, fungsi, dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang lain. Kedudukan Notaris menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat publik, diantaranya berkewajiban untuk memenuhi asas kehati-hatian sesuai UU 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan memenuhi asas keakurasian (asas ini belumNotaris dalam pembentukan Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuan UU PT dan peranan Notaris dalam pembentukan PT setelah UU Cipta Kerja. Ayat 3 pasal 2 dicabut dengan UU No. ”. Tugas notaris adalah mengontrol hubungan hukum antara para. Maksudnya adalah bahwa tidak. 2,5%. UU No. Meskipun hal ini tidak diatur secara khusus dalam UU JN dan perubahannya, pengenaan sanksi pidana tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pidana seperti KUHP. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pendirian suatu perusahaan tidak memerlukan izin notaris. UU jabatan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah. FAKTOR PEMBEDA UUJN LAMA UUJN REVISI. 24 tahun 1997, PP No. admin Nov 9, 2018 74881. Di situ, disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik (Pasal 1 angka 1 UU JN). Tipe Dokumen. 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris DETAIL PERATURAN Abstrak. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) Fardian bersuka cita dengan masuknya cyber notary ke dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris sehingga dianggap dapat mengatur penggunaan dokumen elektronik. E. 10. UU No. Cit. Akibat hukum apabila anatomi akta Notaris tidak sesuai Undang-undang. Ikan Lumba-Lumba Nomor 40 Surabaya, 60177 Jawa Timur – Negara Kesatuan Republik Indonesia – a_los_tesalonicenses@yahoo. 30/2004 tentang Jabatan Notaris. UU No. Padahal, AJB dan PPJB adalah dua dokumen yang berbeda. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang. Nomor 3 Tahun 1860 yang ditetapkan sebagai . 2 Tahun 2014 tentang perubahan undang-undang jabatan Notaris). 2. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Pasal 1 UUJN Definisi 1. Ketentuan dan Syarat Pendirian PT Persekutuan Modal. KODE ETIK JABATAN NOTARIS Oleh: RUSDIANTO S, S. 100 juta maka honor yang didapatkan paling besar 2,5% dari nilai transaksi. 2016/NO. 91. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Oleh karena itu, terhadap jasa notaris seharusnya dipotong PPh Pasal 21 baik dalam keadaan bekerja. . Notaris Adalah: Pengertian, Tugas, Syarat dan Kewenangan. a. Pasal 15 ayat (2) huruf a UU Jabatan Notaris telah menjelaskan bahwa wewenang notaris bukan hanya untuk membuat akta otentik, namun juga memiliki wewenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus. notaris tidak berakibat pada para pihak dan pihak ketiga terkait dengan akta tersebut. Serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun syarat formil sebuah akta didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris(“UU 2/2014”) di antaranya yaitu: [1] Setiap akta terdiri atas: awal akta atau kepala akta; badan akta; dan. Meski hitungan bulan resmi mendaftar pada pertengahan Februari 2020,. (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak dipenuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat Perseroan. Dasar hukumnya adalah Pasal 833 KUHPerdata. 24. Perlindungan Hukum. 2 Tahun 2014, yaitu: Warga negara Indonesia Kewenangan untuk membuat akta autentik salah satunya ada pada Notaris, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Notaris Wilayah Provinsi Banten, Pelanggaran pada Jabatan Notaris yang sering sekali di langgar oleh para Notaris yang melanggar Undang-Undang No. Akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta tersebut dibuat. 30 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432. Notaris, seakan jabatannya mudah sekali untuk dikriminalisasi. SERTIFIKAT UJIAN KODE ETIK NOTARIS 2020. Jika mengacu pada ketentuan tersebut maka notaris jelas tidak dapat melakukan sertifikasi elektronik karena notaris bukan termasuk badan hukum. 30 tahun 2004 yang ditentukan berdasarkan nilai sosiologis dan ekonomis dari setiap apa yang dibuat oleh notaris yaitu: 1. Transaksi Rp100 juta-Rp1 miliar. UU jabatan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris. BENTUK AKTA NOTARIS pasal 38 UU 2/2014 Dipaparkan oleh : DR (Candidat) MJ. 30 / 2004 Jo. Sembunyikan. T. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 30 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun 2004 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 06 Oktober 2004 Tanggal Pengundangan 06 Oktober 2004 UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS. otentik, nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan notaris yang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam akta pendirian Perseroan. Hukum Dan Politik Hukum Jabatan NotarisIkatan Notaris Indonesia (INI) masih dibingungkan dengan lembaga bentukan baru dari pemerintah. com Abstract The decree of notary (UU 2/2014) only regulate the maximum horarium. 2. 0 15 terjual. Pasal 83. Pasal 1 UUJN Definisi 1.